Pengertian usaha mikro, kecil dan menengah UMKM

26 June 2015
Comments: 0
26 June 2015, Comments: 0

Pengertian usaha mikro, kecil dan menengah UMKM

  • Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah.
  • Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta – 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta – 2,5 Miliar rupiah.
  • Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta – 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar – 50 Miliar rupiah.
Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM
– UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
– PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
– PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
– Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
– Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
– Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
– Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
– Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
– Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
tentu saja disamping undang-undang tersebut diatas, UMKM masih diatur dengan bermacam peraturan daerah yang berkaitan dengan proses produksi, tempat usaha, dan lain-lainnya. Peraturan daerah mungkin berbeda di suatu propinsi dengan propinsi lainnya.
Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :
  1.  Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
  2. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
  3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
  4. Fast Moving Enterprise, merupakam UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Sumber

Izin UMKM

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha mikro kecil (PUMK) mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut.1. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
2. kartu tanda penduduk

3. kartu Keluarga
4. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar
5. mengisi formulir yang memuat tentang

  • nama;
  • nomor KTP;
  • nomor telepon;
  • alamat;
  • kegiatan usaha;
  • sarana usaha yang digunakan;
  • jumlah modal usaha.

Pajak bagi UKM

Pemerintah akan menarik pajak bagi sektor UKM beromzet Rp300 juta hingga Rp4 miliar per tahun. Hal tersebut akan dilaksanakan karena pemerintah mengakui membutuhkan uang untuk proyek infrastruktur. (sumber)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *